cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dendi Sutarto
Contact Email
dendi_sutarto@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
dendi_sutarto@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
  • jurnalpolitikdankebijakanpubl
  • Website
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 25977431     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika" : 10 Documents clear
PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUNTAN SINGINGI Muharam, Sahri; Andri, Alsar; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.082 KB)

Abstract

Abstract The vilage’s lack of seriousness in administration can be seen in the lack of a well organized administration book, the existence village secretary who is assigned the status of a civil servent (PNS or now closer to the State Civil Aparatur), the placement of village assistants and many of the village’s who wan to change their status to the kelurahan of this meeting was due to beginning of the village’s incompetence in admninstration. This study aims to determine the role of the camat and the inhibiting factors in fostering the administration of the village the government in Benai District Kuantan Singingi Regency. This research method used surveyresearch with descriptive explanatory level and using quantitative and qualitative data analysis. This study looks at the role of the camat as stipulated in the Government Regulation Number 19 of 2008 concerning District Article 15 Paragraph 1 Point F and Paragraph 2 Point D, namely fostering the administration of village and/or kelurahan government. Judging from the result of the study, the sub district camat did not play a role in coaching specifically in administrative coaching in the 43 % category. Keyword: Village Government Adminstration Development AbstrakKetidakseriusan desa dalam pengadminsitrasian dapat dilihat pada tidak tertatanya buku administrasi secara baik, adanya sekretaris desa yang ditetapkan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS atau sekarang lebih dekat dengan sebutan Aparatur Sipil Negara), adanya penempatan pendamping desa dan banyak di antara desa yang ingin mengubah statusnya ke kelurahan kesemuan ini dikarenakan berawal ketidakmapanan desa dalam pengadministrasian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dan faktor-faktor penghambat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuntan Singingi.Metode penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan tingkat eksplanasi deskriftif dan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini melihat mengenai peranan camat yang tertuang dalam Peraturan Pemeritah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat 1 Butir F dan Ayat 2 Butir D yakni, membina atau pembinaa penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.Dilihat dari hasil penelitian rekapan bahwasaannya camat kurang berperan dalam pembinaan yang terkhusus pada pembinaan administrasi yang berada pada kategori angka 43 %.Kata Kunci : Pembinaan, Administrasi, Pemerintahan, Desa 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KELUARGA PERSEPEKTIF GENDER Sutarto, Dendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.462 KB)

Abstract

 Abstract Empowerment analysis of coastal communities in Batam, Karimun, and Lingga Islands based on family aims to find out strategies, models and what factors influence the empowerment of coastal communities. This analysis is useful to provide a solution and model recommendations to improve the independence and empowerment of the community in a sequential manner. This study is a qualitative descriptive method analysis with a gender approach. Factors affecting sustainable community empowerment; Learning by doing, problem solving, self evaluation, self development and coordination, self selection, self decisive independent variables. This concept provides direction in achieving the objectives of empowering the coast community of Batam, Lingga and Karimun as island coastal communities, with all the enormous natural potential, therefore all they need human resources as a power to manage the potential of the sea, fisheries, agriculture, home industry there is. There is great confidence in the power of human resources as a word view or the way they see the world, the potential that has social, economic value and so on as a great power for them. Keywords: Empowerment, Coastal Community, Family, Gender  AbstrakKajian Pemberdayaan Masyarakat pesisir Batam, Karimun, dan Kepulauan Lingga berbasis keluarga bertujuan untuk mengetahui startegi, model dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Analisis ini bermanfaat untuk memberikan rekomedasi solusi dan model untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara berkenjutan. Kajian ini merupakan analsis metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; Learning by doing, Problem solving, Self evaluation, Self development and coordination, Self selection, Self decisim independent variable. Konsep ini memberikan arah dalam pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisi Batam, Lingga dan Karimun sebagai masyarakat pesisir kepulauan, dengan segenap potensi alam yang sangat besar, dengan itu semuan mereka membutuhkan sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk mengelola potensi laut, perikanan, pertanian, home industry yang ada. Ada keyakinan besar dengan kekuatan sumber daya manusia sebagai word view atau cara mereka melihat dunia, potensi yang memiliki nilai sosial, ekonomis dan sebagainya sebagai kekuatan besar bagi mereka. Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Keluarga, Gender   
FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Sari, Meri Enita Puspita; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.508 KB)

Abstract

Abstract The Batam City Government has carried out various efforts to improve the welfare of life among the tribal communities. Various programs, training and education skills have been carried out by the government to the Sea Tribe to improve their basic skills, but the programs implemented have not been able to improve the basic skills needed in the life of the Sea Tribe. This study uses qualitative research methods, this method is used to be able to draw and examine the factors that influence the level of welfare of Bertam Island tribal people. Based on the results of the study, changes in life carried out by the marine tribes of Bertam Island affect their quality of life, especially social welfare. The Sea Tribe community still relies on traditional fish catches only and lives in deprived conditions, it can be seen from the quality of water obtained, houses occupied and inadequate fish catching equipment, other social aspects Sea communities are found not do community activities together with each other. In addition to different religious factors, people gather more with their families than they mingle with other communities. The cultural aspect also influences changes in the life of the sea tribe community. This can be seen from the beginning of the fading culture of tradition in terms of art and the existing generation will be faced with several threats such as loss of identity of the Sea Tribe as fishers, difficulties in continuing their lives because their society is still at a very low level of education and unable to compete in a world that growing. Keywords: Public Welfare, Marine tribe society, The role of government AbstrakPemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat  Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang. Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Suku Laut, Peranan Pemerintah 
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Lestari, Linayati; Rini, Dian Mustika; Dwiyanti, Nova
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.45 KB)

Abstract

AbstractThis paper contains the results of research on regional development as anintegral part of national development carried out based on the principle of regional autonomy and regulation of national resources to improve the welfare of the people in the Riau Islands Province, especially in the Anambas Islands Regency. The Regional Medium Term Development Plan is a 5-year regional development plan in which there is a description of the regional government's vision and mission. Anambas Islands District RPJMD 2011-2015 has been implemented in accordance with the programs or activities that have been planned by all Anambas Islands Regional Government Organizations (OPD). The purpose of this study is to find out the achievements of the Anambas Islands RPJMD in 2011-2015. The analytical tool used is Effectiveness, Efficiency, Alignment and Responsiveness. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. From the results of this research, it was concluded that in accordance with the analytical tool, indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Grading, Responsiveness and Accuracy of the medium-term development plan in the field of public works affairs had not been fully implemented by the public works agency spatial planning and regional settlement due to constraints existing constraints. So it can be concluded in this study that the evaluation of the implementation of the Regional Medium Term Regional Development Plan for Public Works Affairs of Anambas Islands Regency is still not running properly because there are some constraints from insufficient funds to finance all planning, location and natural conditions that are less supportive and also human resources who are still not capable of the program or activity. Keywords: Evaluation, RPJMD, Government, Public Works. Abstrak   Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai pembangunan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang ditelah direncanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari RPJMD kepulauan Anambas di Tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan alat analisis yaitu, indikator Efektivitas, Efiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan umum belum terlaksanakan sepenuhnya oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa evaluasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih belum berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala dari faktor dana yang tidak mencukupi untuk membiayai semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut. Kata Kunci: Evaluasi, RPJMD, Pemerintah, Pekerjaan Umum
PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER Nurhayati, Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.502 KB)

Abstract

AbstractThe role of the PKK is that as a facilitator in supporting the Batam City government programs it has run quite well, although there are some suggestions that the community's understanding of the importance of PKK in the family is still minimal but other indicators such as education, attitudes and social roles are more important and dominant in the effort improving gender equality in the family environment in Batam City, especially Batu Aji District. While experience does not play an important and significant role in efforts to improve gender equality in the family family environment in the role of the PKK.Keywords: Role, PKK and Gender Equality AbstrakPeran PKK adalah sebagai fasilitator dalam mendukung program-program pemerintah Kota Batam sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga masih minim akan tetapi indikator lainnya seperti pendidikan,sikap dan sosial justru lebih berperan penting dan dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji. Sedangkan indikator pengalaman tidak terlalu berperan penting dan signifikan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga keluarga dalam peran pemberdayaan PKK tersebut. Kata kunci: Peran, PKK dan Kesetaraan Gender    
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017 Solihin, Muhammad; Parlindungan, Ronald
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1033.652 KB)

Abstract

 Abstrack The problem of transporting garbage in Batam City is the main problem of the government because of the gap in waste tonnage and the unequal transport fleet which causes unloading of waste in the TPS to cause odor and source of disease. The benefits of this research can be the government's input, especially the Environmental Service of Batam City. For the community, this study provides public knowledge about the implementation of waste transportation in Batam City.The research method uses qualitative approach with descriptive analysis. This research was conducted in May-October 2018. The research site was in the Batam City Environmental Service. Other places in the location Trash transport partners. Data sources were selected by purposive sampling technique. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results and discussion on input indicators consist of (1) Regional Regulations that become Legal guidelines, (2) Implementing Organizations consist of Batam City, District, and Partners, and (3) Resources are human resources, transport and financial fleets. Output Indicator, (1) Access, (2) Frequency (3) Coverage, (4) Bias, and (5) Service accuracy in general is well done although there are some things that need attention. Factors that influence success generally work well but there are crucial problems namely environmental conditions and resources that need to be continuously improved in accordance with tonnage conditions. Conclusion The transport of garbage in Batam City in 2017 around 82 percent of the waste has been handled properly by the Government except the District of Belakang Padang, Galang Baru and Bulang. There are several technical transport problems that must be considered such as the number and maintenance of the fleet, the number of task forces, the container bin that does not use a lid and others. Factors influencing success, public awareness needs to be increased through socialization and minimizing wild houses, resources need to be improved according to tonnage conditions. Keywords:Policy Implementation, Transport Garbage, Waste Management AbstrakPermasalahan pengangkutan sampah di Kota Batam menjadi masalah utama pemerintah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak berimbang sehingga menyebabkan tidak terangkutnya sampah di TPS hingga menimbulkan bau dan sumber penyakit. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan masyarakat tentang implementasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2018. Tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi Mitra pengangkutan sampah. Sumber data dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengeumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data mengunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan pada indicator input terdiri dari (1) Peraturan Daerah yang menjadi panduan Hukum, (2) Organisasi Pelaksana terdiri dari DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra, dan (3) Sumberdaya terdapat sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan keuangan. Indicator output, (1) Akses, (2) Frekuensi (3) Cakupan, (4) Bias, dan (5) Ketepatan layanan secara umum dilakukan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya berjalan baik namun ada permasalahan krusial yakni kondisi lingkungan dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baikkecuali Kecamatan Belakang Padang, Galang Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengangkutan Sampah, Tata Kelola Sampah  
PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, DAN KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PT. VIKING ENGINEERING BATAM Lestari, Esther Endang Dwi; Ratnasari, Sri Langgeng
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.358 KB)

Abstract

 AbstractThe purpose of this research is to find out the influence of interpersonal conflict, workload, and communication either simultaneously and partially to the employees’ job stress of  PT. Viking Engineering Batam. The research sample are 57 employees’. Analysis technique in this research use validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear  regressions, t test, F test and R2 test. The method used is descriptive qualitative, that is measurement of objective statistic data with data processing using software SPSS 20.0. The results showed that interpersonal conflict, workload, and communication simultaneously have a significant influence to the employees’ job stress of PT. Viking Engineering Batam, it has been proven by using F-test which shows that the significant value is 0,003 lest than 0,05. The result of t test shows that interpersonal conflict and workload is partially influential but not significant, it is proved by t-test that shows result of significant value more than 0,05 which is 0,552 for the interpersonal conflict and 0,590 for the workload. But the result t test show that partially communication have significant influence to the employees’ job stress, it has been proven by using t-test which shows that the significant value less than 0,05 which is 0,002. Keywords: Interpersonal Conflict, Workload, Communication, Job Stress  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi baik secara simultan maupun parsial terhadap stres­ kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam. Sampel penelitian ini adalah 57 karyawan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R2. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran data statistik obyektif dengan pengolahan data menggunakan ­software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam, hal ini dibuktikan dengan uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa konflik interpersonal dan beban kerja secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan hasil nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,552 untuk variabel konflik interpersonal dan 0,590 untuk variabel beban kerja. Tetapi hasil uji t menunjukkan bahwa komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stress kerja, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan  nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Kata Kunci: Konflik Interpersonal, Beban Kerja, Komunikasi, Stress Kerja  
DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN Effendi, Winda Roselina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.274 KB)

Abstract

  Abstract Political dynasties can be understood as a political strategy to maintain power by passing down the power that has been held by others who are still among relatives. First, the stagnation of the cadre of political parties in capturing qualified regional head candidates, thus creating political pragmatism by encouraging relatives the regional head's family to become a public official. Second, the context of the community that maintains the status quo conditions in the region that want the regional head to rule by encouraging the family or people close to the regional head to replace detention. Political dynasty is a negative excess of regional autonomy that makes hijacked democracy by the circulation of genealogical core relations, based on kinship relations and outside of genealogical lines that have an interest in perpetuating family power. In practice, the actualization of political dynasties is carried out with several perspectives, namely neopatrimonialism, political clan, and political predators.  The development of political dynasty at the local level can also be interpreted as a form of local 'Cendanaisasi'. The term cendanaisasi refers to the Cendana Family during the 32 years of President Soeharto's leadership which was very powerful in Indonesia's political economy. All key government posts are controlled by children, sons-in-law, nephews, and other relatives, so that this power becomes lasting for three decades of government. This pattern is actually being developed and exemplified by local elite families that the local democratic process can be traced by placing relatives in regional strategic positions. Keywords: Local Politics, Dynasty, Regional Government  Abstrak Dinasti politik dapat dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga, Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahanan. Dinasti Politik merupakan ekses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggengan kekuasaan family. Dalam prakteknya sendiri aktualisasi dinasti politik dilakukan dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia. Semua pos-pos kunci pemerintahan dikuasai anak, menantu, kemenakan, maupun kerabat lainnya, sehingga kekuasaan tersebut menjadi langgeng selama tiga dekade pemerintahan. Pola itulah yang sebenarnya sedang berkembang dan dicontoh oleh para keluarga elit lokal bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah. Kata Kunci: Politik local, Dinasti, Pemerintahan daerah
EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.542 KB)

Abstract

Abstract The journey of the government system, Indonesia experienced several phases. One of them is about regional autonomy. With the opening of the regional expansion valve since the reform era, many new autonomous regions have been separated from their parent regions. Recorded in the new order only 27 provinces, to date there are 34 provinces. Since the enactment of Law No. 22 of 1999 as a forerunner for the region to separate itself from its parent region. The law is also considered as strengthening regional autonomy in the government system in Indonesia, which was once very centralized but now the regions are given the freedom to take care of their own households. Riau Islands Province, is one of the areas that utilize regional extortion, especially Batam City. Riau Islands Province, since 2002 has been separated administratively by Riau Province as its parent region. Several years ago Batam City also had a discourse to expand its territory, which currently has 12 sub-districts, which will be divided into 16 sub-districts. Whereas in the public service, Batam City does not need a new administrative area, what is needed now is the style of Batam City itself. Besides that there are still many more problems that have not been resolved by the city government in providing services to the community.Keywords: Efectivity, Regional Autonomy,Regional Segregation  AbstrakDengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Otonomi Daerah, Pemekaran  
PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Ramadhanti, Rika
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.186 KB)

Abstract

Absract The Regional People's Legislative Assembly (DPRD) is one of the institutions or representative bodies of the people in the region. DPRD in carrying out its duties, has the rights, authority and obligations in carrying out its duties as representatives of the people. The granting of broad rights to the DPRD is a sign that the democratization of regional government is expected to show more tangible forms. To support the performance of the DPRD, as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning regional governance which was then confirmed by Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Devices, that the DPRD secretariat is a regional apparatus which is an element of administrative service to the DPRD, which includes the administration of DPRD secretariat , the administration of the DPRD's financial administration, supporting the implementation of the duties and functions of the DPRD, as well as the provision and coordination of experts needed by the DPRD.  Keywords: Role, Performance   Abstrak  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD merupakan suatu petunujuk bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Untuk menunjang kinerja DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Kata kunci: Peranan, Kinerja 

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April Vol 1, No 1 (2014): POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK